Redaksi | Pedoman Media Siber | Disclamair | Kontak
Terkait Dugaan Praktek Korupsi Dalam Proyek Pembangunan Drainase Jalan Soekarno Hatta Paket B Pekanbaru 2016,
BPK RI Sebut Ada Kelebihan Bayar, Kejati Riau Nyatakan “Belum Ditemukan Tindak Pidana”

Patar Simanjuntak
Jumat, 18 Jan 2019 12:00 WIB | dilihat: 94600 kali
Foto:

Keterangan Foto : Salah satu bagian saluran drainase di jalan Sukarno Hatta ( pp gamari )



 

Pekanbaru, RBC  – Tindakan Pengusutan atau Penyelidikan terkait dengan Laporan dan Pengaduan PP GAMARI atas dugaan telah terjadinya praktek korupsi dalam pelaksanaan proyek pembangunan Drainase Jalan Soekarno Hatta Paket B Pekanbaru tahun 2016, olek pihak Kejaksaan Tinggi Riau terkesan jalan ditempat. Hal itu disampaikan Larsen Yunus Ketua PP GAMARI kepada  www.riaubangkit.com, Kamis (17/1/2019) di Pekanbaru.

 

Lebih lanjut Larsen mengatakan, Pihak Kejaksaan Tinggi Riau sepertinya memang tidak berniat untuk mengusut kasus ini hingga tuntas.

 

Buktinya ketika PP GAMARI Larshen Yunus hari Selasa (14/1/2019) lalu bertemu langsung dengan Asisten Pidana Khusus Kejati Riau Subekhan SH MH, di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau, JL Arifin Ahmad Pekanbaru, sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati untuk bertemu.

 

Yunus heran, karena ketika Yunus bertemu dengan Subekhan, Yunus justru diajak keluar dari lingkungan kantor kejaksaan tinggi, dengan alasan sekalian makan siang bersama.


“Yunus, ayo kita makan siang sama. Tapi ntar ya, saya mau ke ruangan dulu", tutur Yunus, menirukan Subekhan pada saat mereka bertemu.

Dan setelah itu, ujar Yunus lagi. akhirnya mereka bergegas pergi meninggalkan kantor Kejaksaan Tinggi Riau, menuju Dr’s Koffie Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru.

Menurut Yunus, ketika mereka makan, Yunus juga dikenalkan dengan Koordinator Pidsus Kejati Riau dan salah seorang Jaksa yang dalam waktu dekat juga akan dilantik menjadi Kajari Pelalawan.

Namun sayang, dalam  pertemuan itu Subekhan hanya sedikit menjelaskan, perihal kasus yang dilaporkan PP GAMARI, selebihnya hanya diskusi dengan materi diluar konteks.

Sementara harapan PP GAMARI  ketika diajak keluar makan bersama diluar kantor, akan mendapatkan penjelasan yang memuaskan terkait dengan perkembangan penyelidikan atas laporan dan pengaduan PP GAMARI harus gigit jari. Karena Subekhan sambil berkelakar, mengatakan bahwa kasus ini sulit dilanjutkan. Namun, kasus ini akan dilanjutkan oleh Aspidsus Kejati Riau, jika nantinya ditemukan bukti-bukti yang terbaru kelak.



“Sabar mas Yunus, Penegakan Hukum Pasti Akan Kami Lakukan, termasuk Kasus Korupsi Drainase Paket B. Sampeyan percaya saja sama kami” ujar Yunus kepada www.riaubangkit.com menirukan pernyataan Subekhan.

 

Aspidsus Kejati Riau Sebut Belum Ada Tindak Pidana

 

Diwaktu terpisah, Subekhan Aspidsus Kejati Riau. ketika dikonfirmasi www.riaubangkit.com, Kamis (17/1/2019) tentang perkembangan penyelidikan atas  dugaan telah terjadinya Tipikor dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Sukarno Hatta Pekanbaru Paket B tahun 2016. Namun sayang, meskipun BPK RI sudah menyebutkan telah terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp 1,3 miliar atas pelaksanaan pekerjaan tersebut, Pihak Kejaksaan Tinggi Riau sendiri menilai dan setelah dilakukan penyelidikan belum, ditemukan adanya tindak pidana.

 

“Kasus tersebut sudah dilakukan penyelidikan dan belum di temukan tindak pidana di sana”. ujar Subekhan.

Namun sayang, ketika www.riaubangkit.com mendesak pertanyaan terkait hasil audit BPK RI yang menyebutkan bahwa adanya kerugian dan kelebihan bayar atas proyek itu senilai Rp 1,3 miliar. Dan mempertanyakan kejadian ini apakah masuk ranah tipikor? serta bagaimana pengakuan Kejati Riau atas hasil audit yg telah dilakukan BPK RI itu? kemudian  auditor mana lagi yg harus dipercaya?. hingga berita ini tayang belum ada tanggapan dari Subekhan. (Patar Simanjuntak)

 



Rekomendasi untuk Anda


Connect With Us





Copyright © 2015 riaubangkit
All right reserved