Redaksi | Pedoman Media Siber | Disclamair | Kontak
Polda Riau Terkesan Lamban Tangani Kasus Tunjangan Perumahan DPRD Kuansing

PH Sitompulrrr
Sabtu, 22 Jun 2019 12:00 WIB | dilihat: 496 kali

Teluk Kuantan,RiauBangkit.com - Kasus ini dugaan mark up anggaran tunjangan perumahan Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kuansing, telah menjadi perhatian publik Kuansing. Pasalnya, tunjangan perumahan diterima Ketua, Wakil Ketua DPRD sebesar Rp18 juta per-bulannya, dan kalau ditotal dalam satu tahun sebesar Rp216 juta rupiah.

Ditemukan Dugaan Korupsi dan Mark’up Yang Terkait Tunjangan Perumahan pimpinan Dewan di Kuansing, Provinsi Riau, yang ditangani Ditreskrimsus Polda Riau, semenjak dilakukan penyelidikan, Hingga saat ini belum menemukan titik terangnya. Hal tersebut dikatakan Salah seorang Praktisi hukum di Kuansing, Zubirman, SH kepada riaubangkit.com Jumat (21/06/2019) Siang, di Teluk Kuantan.

" Ya, Sehingga saat ini belum ada kepastian hukum dalam penanganan kasus Temuan Dugaan Korupsi dan Mark’up Terkait Tunjangan Perumahan Dewan di Kabupaten Kuansing," Ujar Zubirman.

Ditambahkan lagi, Penanganan Kasus dugaan korupsi dan mark up tunjangan perumahan ketua dan wakil ketua serta anggota dewan saat ini menjadi atensi kita untuk mengungkapnya, pasalnya nuansa kerugian negaranya cukup jelas dan terang. "Kita perlu mempertanyakan Keseriusan Ditreskrimsus Polda Riau dalam mengungkapnya kasus ini," tukasnya

Secara terpisah, Kasus Tunjangan perumahan pimpinan DPRD Kab.

Kuansing juga menjadi perhatian LSM Permata Kuansing, Junaidi Affandi. Menurut Junaidi, Bahwasanya Kasus Tunjangan perumahan DPRD Kuansing ini telah menjadi temuan BPK RI Riau, Karena memang tunjangan perumahan Pimpinan DPRD sangat tidak masuk akal sehat kita.

"Bayangkan saja sewa rumah perbulannya berkisar 18 juta, sedangkan sewa ruko di dalam kota Teluk Kuantan, paling tinggi 40 juta rupiah pertahun. Padahal, pimpinan dewan tersebut sudah dibangunkan rumah dinas menggunakan dana APBD. kenapa tidak ditempati, makanya menjadi temuan BPK," jelasnya

Junaidi kembali menjelaskan, Bahwa Tunjangan Rumah dinas Pimpinan DPRD sudah menjadi kasus yang ditangani Polda Riau, bahkan sudah ke tingkat penyidikan. "Entah kenapa Kasus yang ditanganani Polda Riau ini senyap-senyap saja," ucapnya

Untuk mengembalikan citra kepolisian dan menghindari imej berprasangka buruk dari masyarakat terhadap polri sebagai penegak hukum kata Junaidi, tentunya pihak Polda Riau memberikan kepastian hukum. Untuk itu, terutama diharapkan kepada penyidik Polda Riau yang menangani kasus ini memberikan kepastian hukum. Pungkasnya

Hingga berita ini diterbitkan, Ditreskrimsus Polda Riau Belum bisa dimintai tanggapannya, redaksi riaubangkit.com akan  memintai keterangan dari Ditreskrimsus Polda Riau Terkait kepastian hukum kasus ini, supaya lebih profesional dalam menjalankan tugas pers.

Reporter : Khobirul Jailani



Rekomendasi untuk Anda


Connect With Us





Copyright © 2015 riaubangkit
All right reserved