Redaksi | Pedoman Media Siber | Disclamair | Kontak
DPP-DPW-DPD RIAU - LPK-RI -B.A.I Lembaga perlindungan kosumen Badan Advokasi Indonesia Amanah UU .No.8.thn.1999.

Redaksi
Senin, 29 Jun 2020 05:03 WIB | dilihat: 130 kali

🇵 🇪 🇳 🇹 🇮 🇳 🇬

INFORMASI... RAKYAT INDONESIA

Pekan baru 29 Juni.2020 Riau bangkit-

Masyarakat Tidak di Intimidasi dan di Teror oleh Pihak Ke-3 atau yang biasa disebut Debt Collector.

Bank Indonesia dalam Surat Edaran BI No. 15/40/DKMP tanggal 23 Sep 2013.

Mengatur bahwa syarat uang muka/DP kendaraan bermotor melalui bank minimal adalah 25% utk roda 2 dan 30% untuk kendaraan roda 3 atau lebih untuk tujuan nonproduktif, serta 20% utk roda 3 atau lebih untuk keperluan produktif.```

Kementerian Keuangan ( Menkeu ) telah mengeluarkan peraturan yang melarang Finance atau Perusahaan Pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/ 2012 tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yg dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012.

Menurut Undang² No 42 Tahun 1999, Fidusia adalah suatu proses mengalihkan hak milik atas suatu benda dengan dasar kepercayaan, tapi benda tersebut masih dalam penguasaan pihak yang mengalihkan.

Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 :
Benda yang dapat dibebani dengan JAMINAN FIDUSIA Wajib didaftarkan ke Kantor Jaminan Fidusia.

Pihak Finance wajib mendaftarkan setiap Transaksi Kredit di depan NOTARIS (Akta Fidusia) atas Perjanjian Fidusia ini, kemudian didaftarkan ke Kantor Jaminan Fidusia yang telah ditunjuk oleh Undang - Undang atau Pemerintah untuk mendapatkan SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA, yang memiliki Kekuatan EKSEKUTORIAL.

Jadi Perjanjian Fidusia ini melindungi Aset Konsumen dan juga melindungi Aset Finance atau (Kedua Pihak), dan tidak bisa serta merta menarik kendaraan yang gagal bayar atau menunda pembayaran, karena dengan Perjanjian Fidusia.

Jika Konsumen tidak memiliki ITIKAD BAIK atau tidak memenuhi Kewajibannya sebagai KONSUMEN, maka pihak Finance dapat mengajukan permohonan Eksekusi Jaminan Fidusia kepada PENGADILAN sesuai dengan bunyi Pasal 196 H.I.R.

Sehingga kasus Anda akan disidangkan & Pengadilan akan mengeluarkan Surat Keputusan untuk menyita kendaraan Anda dan kendaraan Anda akan dilelang oleh pengadilan & uang hasil penjualan kendaraan melalui lelang tersebut akan digunakan untuk membayar Hutang Kredit Anda ke Perusahaan Pembiayaan atau Finance, lalu uang sisanya akan diberikan kepada Anda.

Jika kendaraan anda akan ditarik Finance dengan menggunakan Jasa DEBT COLECTOR - Oknum PENGACARA - Oknum POLISI - Oknum TNI dan sebagainya, bukan atas Putusan/Perintah Hakim Pengadilan selaku EKSEKUTOR, sesuai dengan Bunyi Pasal 224 H.I.R, maka tolaklah mereka, dan jangan diberikan kendaraan anda, jangan memberikan STNK atau Kontak Kendaraan tersebut kepada mereka walaupun dengan berbagai macam alasan mereka.

Atau silakan laporkan ke Kantor :
1. BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional)
2. LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat)
3. POLDA, POLRES atau Polsek yang terdekat didaerah anda.

Jika mereka membawa sepucuk Surat fidusia (yang ternyata adalah PALSU) silakan anda bawa ke Rana Hukum, pihak Finance akan didenda minimal Rp 1,5 milyar.

Tindakan Finance melalui Debt Collector yang mengambil secara paksa kendaraan dirumah, merupakan tindak Pidana Pencurian.

Jika pengambilan dilakukan di jalan, merupakan tindak Pidana Perampasan.

Mereka (Debt Collector) bisa dijerat dengan pasal tindak Pidana dalam Pasal 368 KUHP, Pasal 365 KUHP Ayat 2, 3 & 4.```

Ayo sebarkan informasi ini untuk menghentikan tindakan semena mena dari debt collector atau Pengacaranya.

Mari Tertib & Taat Hukum !!! Hargai Hukum yang berlaku di Negara ini, agar kita menjadi Masyarakat Cerdas dan tidak mudah ditindas.

#SalamKonsumenCerdas
#Salam LPKRI-B.A.I
#SalamNewNormal-(Ali Amran piliang)



Rekomendasi untuk Anda


Connect With Us





Copyright © 2015 riaubangkit
All right reserved