Redaksi | Pedoman Media Siber | Disclamair | Kontak
Ajukan Gugatan Hasil Pilpeng Teluk Mega, Afrizal Minta Bupati Rohil Tunda Pelantikan Capeng Terpilih

Redaksi
Selasa, 19 Jan 2021 09:45 WIB | dilihat: 142 kali

Teluk Mega- (RBC) Ajukan gugatan terhadap proses dan hasil Pilpeng Kepenghuluan Teluk Mega, Calon nomor urut 3 yang memperoleh hasil ke 2 terbanyak Afrizal SH minta Bupati Rohil H. Suyatno AMP tunda pelantikan Calon Penghulu terpilih untuk Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil. 

 

Permintaan tersebut disampaikan Afrizal kepada para awak media melalui WhatsAppnya pada Selasa  18/1/2021 sekira pukul 08.00 wib.

 

Afrizal  meminta kepada Bupati Rokan Hilir untuk melakukan penundaan terhadap pelantikan Penghulu Kepenghuluan Teluk Mega yang terpilih, pasalnya terhadap hasil pemilihan masih dalam proses . Keberatan Afrizal ,  sebagaimana yang telah disampaikannya   secara lisan pada saat Sidang Pleno di Kepenghuluan dan juga disampaikan secara resmi melalui Panitia Pengawas Tingkat Kepenghuluan, namun belum ada sama sekali kepastian hukumnya sampai saat ini" ungkap Afrizal SH.

 

Dikatakan Afrizal  SH lagi" Padahal keberatan yang disampaikan telah ditanggapi oleh Panitia Pengawas Kepenghuluan dan selanjutnya diteruskan Panitia Pengawas tingkat Kepenghuluan kepada Camat Tanah Putih selaku Panitia Monitoring Tingkat Kecamatan, oleh Camat Tanah Putih kemudian  meneruskan ke tingkat Kabupaten dalam hal ini Panitia Monitoring dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan alasan Pihak Kabupaten tidak ada membentuk Panitia di tingkat Kecamatan sehingga mereka hanya meneruskan saja" Imbuh Afrizal SH yang mengakui sudah melakukan konfirmasi kepihak kecamatan Tanah Putih.

 

Menurut Afrizal SH ,  terkait ini dirinya  sebagai  salah satu calon penghulu   sangat menyesalkan, dengan alasan Afrizal SH yang berprofesi sebagai pengacara tersebut ia menganggap  bahwa  ada unsur kelalaian dari panitia pelaksana Pilpeng itu sendiri.

 

"Ada kelalaian dari panitia melaksanakan tugasnya tanpa aturan yang telah ditetapkan dan disini saya juga berpendapat Panitia Monitoring sengaja untuk tidak memproses keberatan tersebut tanpa alasan yang jelas, padahal sudah kita surati juga Bupati melalui dinas terkait namun sampai hari ini tidak ada tanggapan yang baik dari Panitia Monitoring dan mereka malah ingin tetap ingin melantik penghulu yang terpilih tanpa memproses keberatan akan tetapi hal itu tidak dilakukan panitia, setiap ditanya mereka hanya saling melempar kewenangan antara panitia Kepenghuluan dan panitia kabupaten sehingga patut diduga  mereka secara bersama sama mufakat dalam melakukan perbuatan ini" kesal Afrizal SH

[19/1 09.20] AMINUDDIN: Tambah  Afrizal SH " Saya tegaskan kembali, Panitia Pemilihan dan Panitia Monitoring telah mengetahui dugaan pemalsuaan persyaratan pencalon ini sebelum penetapan calon bukan setelah dilakukan pemilihan, dan saya pernah konfirmasi kepada Panitia Monitoring terkait permasalahan ini dan Panitia Monitoring menyampaikan kepada saya bahwa mereka secara pribadi sudah pernah mengingatkan kepada yang bersangkutan apabila ada dimasalahkan terkait dokumen ini maka secara hukum akan diproses" imbuhnya.

 

Lebih lanjut, menurut Afrizal SH menduga bahwa Pilpeng yang berlangsung di tempat ia ikut menjadi calon tersebut adanya unsur kolaborasi melawan hukum secara bersama sama antara calon Penghulu dengan panitia penyelenggara.

 

Permasalahan pemilihan penghulu Kepenghuluan Teluk Mega juga diduga adanya unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Calon Penghulu terpilih bersama-sama dengan Panitia Pemilihan, dimana hasil konfirmasi saya dengan lapas, Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai persyaratan pencalonan diduga dokumen palsu yang digunakan Calon Penghulu terpilih dan Panitia Pemilihan.Dan terhadap dugaan dokumen palsu ini sudah diketahui panitia pemilihan termasuk panitia monitoring sebelum penetapan bakal calon namun mereka sesuai fungsi dan kewenangan sebagaimana dalam Perbub No. 15 tahun 2020 tidak melaksanakan aturan tersebut, padahal mereka mempunyai kewajiban untuk menyurati setiap lembaga/instansi yang mengeluarkan surat keterangan yang menyangkut persyaratan pencalonan untuk memastikan keabsahan persyaratan tetsebut namun mereka malah mengabaikan aturan tersebut da " sebut Afrizal SH dengan kesan bahasa kekesalannya.



Rekomendasi untuk Anda


Connect With Us





Copyright © 2015 riaubangkit
All right reserved