Redaksi | Pedoman Media Siber | Disclamair | Kontak
DIDUGA MAVIA TANAH DITEMUKAN DIWILAYAH KECAMATAN RIMBA MALINTANG ROHIL

Redaksi
Rabu, 24 Feb 2021 09:35 WIB | dilihat: 50 kali

Rokan Hilir  - Riaubangkit.Com . Menindak  lanjuti arahan  Kapolri  Jenderal  Listyo Sigit Prabowo  yang menyebutkan " Akan menindak Para Pelaku Mavia  Tanah  dan menegaskan seluruh jajaran terkait diseluruh Indonesia  untuk melakukan  penindakan .  Kapolri memberikan arahan sesuai perintah Presiden kepadanya " sebut Sigit lewat media beberapa hari lalu.

 

Dalam hal ini dimintakan kepada Kapolres Rohil  C/Q  kapolsek Rimba Malintang  , untuk melakukan Penyelidikan  tegas terhadap pengusaha Perkebunan  Kelapa sawit  yang berlokasi di Kepenghuluan  Pematang  Botam Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, yang diduga belum mengantongi izin resmi  sesuai ketentuan Peraturan perundang undangan .

 

Ironisnya  usaha perkebunan sawit ini  tidak diketahui  nama usahanya karena tanpa memiliki plank usaha.

 

Menurut informasi yang diperoleh dari masyarakat sekitarnya  perkebunan sawit ini sudah berproduksi lebih 10 tahun . Kemudian tenaga kerjanya  bersifat Buruh Harian Lepas  (BHL)  dengan luas lahan diperkirakan 150.Ha , Tanpa mengikuti peraturan Tenaga kerja prosedural Pemerintah . " sebut masyarakat selaku Tenaga Buruh  di kebun sawit ini yang enggan disebutkan namanya .

 

Datuk Penghulu ( kades)  Pematang Botam  Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rohil  JP Nababan  saat ditemui awak Media di ruang kerjanya  selasa 23/02/2021 sekira pukul 11.00 wib mengatakan ,  membenarkan adanya usaha perkebunan sawit diwilayah pemerintahannya yang disebut kebun Teluk Kotak yang sudah produksi . Dan pajaknya sebahagian  pihak pemerintah Desa Pematang Botam  yang mengutif dan sebahagian mereka yang membayar ke Dipenda Rokan Hilir .

 

" Ketika dipertanyakan awak media tentang jumlah luas lahan usaha perkebunan ini, penghulu ( Kades) Pematang Botam ini menyebutkan ,  secara percis tidak mengetahui luasnya ,  karena belum pernah dilakukan pengukuran , " Sebut JP Nababan .

 

Menyikapi jawaban Penghulu (Kades) Pematang Botam  tersebut , terkesan  menutupi atas pertanyaan  awak media . Seharusnya Keterbukaan Informasi Publik dilakukan pihak penghulu (Kades tersebut) . Sehingga menimbulkan asumsi pertanyaan yang terkesan adanya satu sistim jaringan lingkaran yang menyangkut  mavia tanah dan hal ini perlu disikapi oleh pihak kepolisian sektor Rimba Melintang  sesuai arahan dan perintah Kapolri yang menyebutkan "Pengusutan tuntas  oleh kepolisian...

 

Menyikapi  dalam ketentuan Usaha Perkebunan Terdaftar dengan penggunaan lahan, maka pihak yang akan melakukan usaha perkebunan di atas luas 25 hektar harus berbentuk badan hukum serta wajib memiliki izin usaha perkebunan dan hak kepemilikan sah .

 

Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 disebutkan bahwa “ Usaha  Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu  wajib memiliki izin Usaha Perkebunan”. Ancaman ketidakpatuhan terhadap Pasal tersebut berupa ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar )..

 

Liputan: Aminuddin .s.



Rekomendasi untuk Anda

Jg


Connect With Us





Copyright © 2015 riaubangkit
All right reserved