Redaksi | Pedoman Media Siber | Disclamair | Kontak
DPRD Pekanbaru Akan Rapat Terkait Penjualan Buku LKS Dan Seragam di Semua SMPN Pekanbaru

Redaksi 1
Senin, 05 Apr 2021 08:33 WIB | dilihat: 246 kali

PEKANBARU, RBC - Pungutan Liar (Pungli) berkedok jual buku Lembar Kerja Siswa (LKS), diduga terus marak di semua SMPN Pekanabaru, akhirnya Komisi III DPRD Kota Pekanbaru agendakan rapat internal, 5/4/2021.

 

Menyikapi pemberitaan dan aduan beberapa masyarakat kota Pekanbaru, terkait adanya biaya pembelian buku LKS bahkan ditengarai, seluruh sekolah SMPN Pekanbaru juga diketahui memungut biaya untuk seragam. Akan hal ini, anggota DPRD Kota Pekanbaru, Yasir, kepada awak media ini mengatakan akan segera mengagendakan rapat internal pihaknya guna membahas permasalahan pungutan biaya tersebut.

 

,"Kita akan agendakan rapat internal khusus membahas hal ini pak, karena ada juga Pengaduan beberapa masyarakat yang masuk ke Kantor," tulis Yasir melalui WA.

 

Disisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Dr Ismardi, hari ini, Senin, 5 April 2021 saat dikonfirmasi via telepon seluler, mengatakan, dirinya melarang adanya penjualan LKS di sekolah, bahkan Ismardi pun tidak membantah fakta penjualan LKS dilakukan diluar sekolah, yang menurutnya hal itu juga "haram" dilakukan kepala sekolah.

 

,"Saya sudah tegaskan, dilarang menjual buku LKS di sekolah, bahkan di luar sekolah, pun juga tidak boleh.

Jika ada kepala sekolah atau guru yang terbukti terus melanggar, laporkan pada saya, nanti akan saya panggil untuk klarifikasi," sebut Ismardi melalui selulernya.

 

Selain itu, Ketua LSM Riau Bersatu, Enrico Nababan, saat dikonfirmasi terkait permasalahan ini mengatakan, sangat menyayangkan kenyataan adanya biaya-biaya dengan modus LKS atau pun biaya baju seragam yang diduga dilakukan oleh seluruh SMPN Pekanbaru.

 

,"Ini kelihatannya sudah penuh permainan. Disisi lain Kepala Dinas mengatakan tidak boleh atau dilarang adanya biaya untuk buku LKS dan seragam, praktiknya justru penjualan LKS diduga terjadi di semua Sekolah SMPN Pekanabaru, bahkan sengaja di jual di kedai di luar sekolah, dimana murid diarahkan untuk membeli kesana. Ini sama saja sebuah skanrio yang di ciptakan untuk menghalalkan cara-cara pungutan," ujar Enrico

 

Menurut Enrico, yang kerap menyorot berbagai permasalahan di Riau ini, biaya-biaya yang dibebankan terhadap siswa/i SMPN Pekanbaru sangat tidak pantas, selain melanggar aturan Permendikbud, hal itu juga dianggap tidak manusiawi, karena situasi pandemi Covid 19 sudah menghantam Ekonomi masyarakat, namun masih ada pungutan.

 

,"Kita juga minta Walikota, Dr Firdaus ST MT, selaku kepala Pemerintahan Kota Pekanbaru ambil sikap, demikian juga komisi III DPRD Kota Pekanbaru agar memanggil stekholder terkait hal ini agar ini benar-benar ditindak sesuai aturan yang berlaku," pungkas Enrico.

 

(adc/red)

 

 



Rekomendasi untuk Anda


Connect With Us





Copyright © 2015 riaubangkit
All right reserved