Redaksi | Pedoman Media Siber | Disclamair | Kontak
Gubernur Riau takut karena seluruh wartawan mintak keadilan Pergubri .

Ali Amran Piliang
Jumat, 22 Okt 2021 02:30 WIB | dilihat: 230 kali

PEKANBARU, RBC- Kamis (21/10/2021) Pukul  08.30wib Ratusan Wartawan yang ada di Provinsi Riau berkumpul di kantor gubenur menuntut pada Gubenur Riau merasa terzolimi dan intimidasi dengan terbitnya peraturan Gubernur Riau No.19 tahun 2021 yang membuat wartawan merasa ada yang di anak tirikan dan tidak mendapat perhatian dari Gubernur Riau, seruduk kantor Gubernur Riau pada hari Kamis, 21/10/21.

Pergub membawa kekecewaan berat kepada seluruh insan pers yang ada di Riau, yang menghalangi tumbuh kembangnya perusahaan media yang berdomisili di Pekanbaru provinsi Riau.

Aksi diterima langsung oleh Sekda Gubernur Provinsi Riau SF.Haryanto yang di dampingi oleh Jefri asisten satu (1) dan kadis komimfo provinsi Riau Cairul Riski di Kantor Gubernur di mediasikan oleh Kapolresta Kota Pekanbaru melalui Intelkam Polresta Pekanbaru.

Gubernur Riau melalui Sekda Provinsi Riau membenarkan, ”Semua isi pergub dan sudah di uji di Kemendagri dan hendaknya seluruh wartawan mengikuti aturan yang sudah di buat dewan pers.

Agar mendaftarkan medianya di dewan pers, karena Peraturan Gubernur sudah di tanda tangani, kita harus saling menghargai aturan aturan yang ada.” Ucapnya.

Ketua Aliansi Pers minta Gubenur Riau segera cabut Pergubri ini, karena melahirkan permasalahan, kita sudah jelaskan secara jelas dan lugas dimana letak permasalahannya, namun gubernur Riau, yang di wakili oleh Sekdaprov Riau, SF Haryanto, dan Kadis kominfo Riau, Chairul Risky, justru tetap akan memberlakukan Pegubri.ini merugikan insan PERS di Riau.

Padahal pendapat kita, Oleh sejumlah pakar hukum Riau dan Kajati Riau, Dr Djaja Subagja, melalui kasi penyidik Kejati Riau, Rizky, SH MH, mengatakan pasal 15 Pergubri tersebut tidak memiliki dasar hukum.

Sebelum aksi unjuk rasa Aliansi Pers Pergerakan tolak Pergubri Nomor 19 Tahun 2021 di laksanakan, Kasat Intelkam Polresta Pekanbaru melalui kanit Intelkam, Kismon Simarmata, mencoba memfasilitasi Aliansi Pers dengan gubernur Riau, untuk duduk bersama membahas jalan keluar pemcabutan Pergubri.

Permasalahan. Setelah pembahasan kurang lebih 1 jam di ruangan rapat Sekdaprov Riau, akhirnya tidak ada kesepakatan yang di setujui antar dua pihak, sehingga aksi demonstrasi jilid 2 penolakan Pergubri akan terus dilaksanakan.

”Tidak ada solusi, hanya perdebatan, yang berputar-putar,tidak memberikan solusi kesejahteraan insan Pers semua sudah kami jelaskan, namun percuma. Yang pasti perjuangan Aliansi Pers Pergerakan tolak Pergubri akan terus dikonmandang kan dan mintak gubenur mencabut Pergubri,    

Ini tidak bisa kita biarkan, konon akan timbul permasalahan ke daerah kabupaten/Kota. Kita akan terus gelorakan Pergubri dicabut, banyak kesalahannya, banyak yang dirugikan, dan hanya segelintir Orang yang akan menikmati, ini tidak adil dan sangat menderai kehidupan Pers,” pungkas Feri.

Dalam pertemuan tersebut ada debat kusir antara Gubernur melalui Sekda Gubri dengan Aliansi Pers yang di ketuai oleh Fery Sibarani dan di dampingi oleh Yosman Matondang, Suriani Siboro, Romi, yang mana ketua Aliansi memaparkan bahwa, ” Pergub tersebut sudah mencedrai wartawan dan perusahaan media yang ada di Riau, karena tidak berdasar Hukum, karena Fery menuturkan bahwa kami dari Aliansi Pers sudah mendiskusikan ke Kejati bahwa jika media memberi kinerja atau hasil kerja atau mempublikasikan kegiatan Gubernur dan memberikan kerja sama kepada media itu

Tidak menjadi pelanggaran, ditambahkan Fery, kami datang hanya memiliki tiga (3) keinginan, yaitu Cabut Pergub No 19 tahun 2021, Revisi Pergub, dan apa solusi untuk media Aliansi Pers yang ada di Provinsi Riau.” Tuturnya.

Ditambahkan oleh Yosman Matondang dalam pertemuan tersebut, agar Pemprov memberi solusi buat kawan kawan yang bekerja sesuai dengan fropesinya,” ucarnya

Ditambahkan lagi oleh Suriani Siboro dalam debat kusir tersebut, ” Jika anggaran media yang ratusan media tidak dapat karena aturan tersebut dan siapakah yang menikmatinya ? Berarti terjadi monopoli anggaran 

Oleh sebab itu gubenur Riau harus bertanggung jawab untuk mencabut Pergubri tersebut .jangan ada timbul permasalahan yg lebih besar ..(Rls/red)



Rekomendasi untuk Anda


Connect With Us





Copyright © 2015 riaubangkit
All right reserved